Sumber: PKI dan KNI Pusat. Bintang Merah , Jogjakarta, 1947. Scan PDF Booklet "PKI dan KNI Pusat".
Isi Kitab
1. Ringkasan Pidato Saudara D.N. Aidit: PKI dan Parlementerisme
2. Pidato Sdr. Maruto Darusman: Sambutan terhadap Beleid Pemerintah
3. Pidato Sdr. Alimin: Partai Komunis Promotor Persatuan Nasional
4. Program Pembelaan dan Pembangunan Nasional
------
Saudara Ketua,
Sidang yang terhormat!
KNIP sudah beberapa hari bersidang. Kami dari PKI, sebagai anggota baru, banyak dapat pelajaran dari sidang yang sudah lampau, banyak juga kami ketahui apa yang kami kerjakan dan apa yang mesti kami hindarkan dalam permusyawaratan. Misalnya pembicaraan yang tidak menaikkan derajat revolusi dibicarakan dalam jaman revolusi kami anggap adalah menyalahi tuntutan jaman. Kesalahan ini akan kami usahakan supaya tidak terulang lagi.
Agaknya sudah jelas, kalau dipelajari perjuangan kaum komunis yang ada di mana-mana, bahwa bukan hanya parlemen saja alat perjuangan kami yang satu-satunya. Bagi kami parlemen adalah salah satu alat perjuangan yang mesti dipergunakan kalau waktu dan keadaan memastikan kami mempergunakannya sebagai alat perjuangan, yaitu sebagai alat perjuangan golongan tertindas, alat perjuangan kasta proletar. Jadi jelasnya, kami ikut dalam KNIP sekarang ini karena tindakan ini kami anggap sebagai satu tindakan yang revolusioner, satu tindakan yang mesti kami lakukan dalam jaman revolusi sekarang ini.
Kami sekarang ikut bermusyawarah dengan berbagai golongan dalam KNIP. Ini kami lakukan karena menurut perhitungan kami, bahwa dengan sikap kami ini revolusi akan mendapat kemajuan.
Ini selaras pula jika dihubungkan dengan usaha Partai Komunis Indonesia dalam menuju kebulatan tenaga nasional dalam membendung intervensi imperialis di tanah jajahan, selaras dengan usaha kami dalam menyatukan segenap tenaga kaum progresif.
Kami ikut bermusyawarah dalam KNIP adalah semata-mata sebagai bukti usaha kami dalam kemauan bekerja dengan semua golongan yang juga ada wakilnya dalam KNIP sekarang. Peristiwa ini adalah suatu kejadian yang historis, karena selama ada Partai Komunis Indonesia barulah sekarang dengan resmi duduk wakil-wakilnya dalam badan perwakilan, mewakili satu golongan dalam masyarakat yang belum pernah diwakili dalam badan perwakilan di Indonesia.
Sebagai diketahui banyak waktu dan tenaga yang kami pergunakan untuk meladeni perjuangan parlementer sekarang ini, banyak organisasi-organisasi Partai yang untuk sementara kehilangan pimpinan karena pemimpinnya ikut bermusyawarah dalam badan perwakilan.
Ini kami lakukan dengan mengingat bahwa pada waktu sekarang ini perlu adanya satu kebulatan tenaga progresif dan revolusioner dalam menentang agresi imperialisme yang sekarang sangat menghambat kemerdekaan Negara kita.
Ini kami lakukan dengan tujuan untuk bekerja bersama-sama dengan semua golongan, dengan semua partai, dengan golongan agama, dengan wakil-wakil daerah, dengan wakil-wakil Pemuda, dengan Organisasi wanita dan sebagainya, yang sekarang berusaha "memperkuat kedudukan Republik yang dengan segala keperwiraan sudah diproklamirkan oleh pemuda dan pemimpin serta diikuti oleh segenap Rakyat delapan belas bulan yang lalu.
Satu lagi yang kami kira perlu dikemukakan di sini, yaitu berhubung dengan ikutnya wakil-wakil buruh dan tani dalam KNIP. Ini bagi kami suatu kenyataan, bahwa dalam segala-galanya Republik kita dalam keadaan tumbuh, dalam keadaan menjadi, menuju kesempurnaannya. Dengan ikut sertanya wakil-wakil buruh dan tani dalam sidang sekarang ini, ternyatalah bahwa ada progres, ada kemajuan, dalam beleid Pemerintah.
Kawan-kawan, wakil buruh dan tani!
Saudara-saudara tahu apa artinya parlemen dalam perjuangan kita, dan apa artinya buruh dan tani dalam tiap-tiap pergolakan yang akan merubah struktur masyarakat. Maka itu marilah kita pergunakan kesempatan di dalam KNIP untuk kepentingan perjuangan buruh dan tani, tegasnya untuk kepentingan kaum pekerja seluruhnya, untuk mengemukakan dan membela kepentingan buruh dan tani yang menjadi machtsfactor dalam revolusi kita sekarang dan kemudian. Kawan-kawan kaum pekerja yang ada di luar gedung ini menunggu hasil perjuangan saudara-saudara dengan kami di sini.
Satu kenyataan yang mesti kita ingat saudara-saudara dapat ikut sertanya wakil-wakil buruh dan tani dalam permusyawaratan ini, bukanlah karena kepintaran kita menjalankan perjuangan parlementer. Sedangkan golongan lain yang juga diwakili dalam KNIP ini sudah berlatih sejak zaman jajahan Belanda, mereka sudah dilatih dalam perjuangan Volksraad, dalam gemeenteraden dan dalam dewan-dewan kolonial yang lain-lain.
Jadi kawan-kawan wakil buruh dan tani, dapat ikut sertanya kita dalam badan perwakilan sekarang ini bukan karena kepintaran atau kepandaian kita dalam menjalankan perjuangan parlementer, tetapi semata-mata karena dituntut oleh azas-azas demokrasi kita dan oleh keperluan membulatkan tenaga nasional yang menuntut lenyapnya pertikaian partai-partai dan golongan.
Sudah beberapa hari kita mengikuti pembicaraan sidang KNIP. Jelas kepada kita bahwa suara yang diperdengarkan dalam ruangan ini adalah dua suara yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dua suara daripada dua golongan, suaranya kaum pekerja yang berarti suara kita, yang diwakili oleh berbagai partai, berbagai golongan, dan di pihak lain suara dari pada golongan lain yang juga ada wakilnya di sini. Ini adalah suatu kenyataan yang kita hadapi, dan kita tidak boleh lari dari kenyataan ini.
“Memang pada dasarnya parlemen bagi kaum borjuis dipakai sebagai alat untuk menutupi perjuangan kasta di negeri-negeri kapitalis, tetapi bagi kita suadara-saudara adanya perjuangan kasta justru mesti kita beberkan dalam parlemen, dengan satu konsekuensi bahwa kita mesti membawa perjuangan kasta ke satu kesimpulan yang benar. Parlemen, terutama KNIP kita ini, adalah salah satu alat pendidikan politik bagi rakyat, maka itu marilah kita pakai alat ini sebaik-baiknya.“
Bukanlah kaum kerja selamanya terus-terus mengemukakan pendiriannya, terus terang dalam mengemukakan cita-citanya? Dengan terus terang kita serukan ke segenap pelosok dunia bahwa kita menuju masyarakat yang adil dan makmur dengan siasat yang tertentu. Untuk inilah saya menegaskan di muka sidang pendirian Partai terhadap perjuangan kami dalam badan perwakilan.
Dalam sidang yang lampau, banyak uraian yang sudah dikemukakan, malahan tidak hanya itu saja, juga causerie-causerie tentang ilmu hukum dan ilmu negara borjuis sudah diberikan pada kami oleh ahli-ahli yang berpengalaman. Buku yang tebal-tebal sudah banyak yang dibaca dan disiteer untuk memberikan uraian dan causerie itu.
Tetapi, di sini mesti saya katakan, bahwa cara yang demikian bukan cara yang primair dikehendaki oleh kaum pekerja. Kaum pekerja tidak akan puas hanya dengan catatan dan uraian yang diambil dari buku yang tebal-tebal. Uraian yang panjang lebar tentang ilmu hukum dan ilmu negara borjuis lebih baik kalau dibawa ke muka pelajar sekolah tinggi untuk menambah pengetahuan umumnya, di tempat yang tidak mempersoalkan nasib Rakyat yang dalam penderitaan, Rakyat yang kurus karena kurang makan, rakyat yang kedinginan karena tidak berpakaian yang cukup membalut tubuhnya. Ini dideritanya karena hendak meneruskan revolusi yang sering tuan-tuan ucapkan itu. Mengertikah tuan-tuan?
Ke sinilah perhatian kita mesti kita tujukan, yaitu : bagaimana cara mengentengkan penderitaan Rakyat dalam revolusi: bagaimana cara mengentengkan penderitaan prajurit dan anggota laskar serta buruh dan tani yang menjadi machtsfactor dalam revolusi kita. Kalau tidak demikian saya khawatir kalau-kalau penderitaan yang sudah berlebih-lebihan dapat memalingkan buruh dan tani serta lain-lain golongan pekerja kepada pihak lawan dan mereka menjadi kontra-revolusioner.
Saudara Ketua!
Kami sering mendengar pembicaraan wakil-wakil golongan lain tentang Rakyat. Pembicaraan ini mengingatkan kita akan pembicaraan seorang kusir dan kudanya. Memang ada perhatian si kusir pada kudanya, memang cinta si kusir pada kudanya, tetapi semuanya berputar di sekitar kepentingan si kusir, kepentingan rumah tangga dan penghidupan si kusir. Demikian pula keadaannya jika kaum borjuis di mana-mana berbicara tentang Rakyat.
Rakyat dicintainya karena Rakyat adalah kuda tunggangannya. Rakyat seakan-akan dibelanya dalam perjuangan Parlemen karena buruh dan tani adalah sapi perasannya. Mereka menyatakan rasa cinta pada Rakyat tetapi semuanya dengan tidak mengingat tuntutan rakyat yang bekerja, dengan tidak mengingat kebutuhan perutnya Rakyat yang utama guna meneruskan revolusi, satu kebutuhan yang tidak dapat ditempel-tembel dengan citaten dan dengan causarie-causarie di muka sidang parlemen.
Sidang yang terhormat !
Marilah kita dalam sidang yang sekarang dan sidang yang akan datang benar-benar memperhatikan suara-suara dari golongan anggota masyarakat yang benar-benar bekerja untuk revolusi. Marilah kita meneliti tiap-tiap suara dari wakilnya. Marilah kita usahakan supaya dalam KNIP yang akan datang diperbanyak wakil-wakil dari buruh dan tani.
Ketahuilah bahwa dengan tidak ada bantuan yang aktif dari golongan buruh dan tani biarpun tuan-tuan mempunyai laskar yang bisa tuan gaji, janganlah diharapkan perjuangan mendapat kemenangan yang gemilang.
Marilah kita seluruhnya, buruh, tani dan tentara serta semua golongan progresif dan revolusioner – atas dasar kemerdekaan nasional dan atas dasar anti-imperialisme, bersatu menghadapi intervensi imperialisme Belanda khususnya yang sekarang sedang aktif di Indonesia.
Demikianlah garis penderitaan kami dalam menghadapi pekerjaan kami dalam KNIP sekarang.
Saudara ketua!
Atas dasar inilah kami akan berbicara dan bermusyawarah dan atas dasar inilah kami akan mencari persatuan dengan semua golongan yang ada dalam badan perwakilan ini. Atas dasar ini pulalah kawan-kawan dari fraksi PKI – Sdr. Maruto dan Alimin – akan menentukan sikap kami terhadap beleid Pemerintah.
------
Saudara Ketua
Saudara-saudara yth.
Keterangan Pemerintah tentang beleid-nya perlu kami sambut secara principiel, terutama bilamana ada kekurangan-kekurangan dalam keterangan itu yang perlu ditambah.
Kami minta perhatian sepenuhnya untuk bagian yang terakhir dari keterangan pemerintah yang berbunyi sbb:
“Kedudukan kita tiap hari dapat bertambah kuat, jika dapat dipenuhi dua syarat,yaitu: organisasi dan disiplin. Organisasi di dalam segala lapangan pemerintahan, maupun dalam lapangan partai-partai politik, disiplin baik dalam tentara, maupun dalam pemerintahan sipil, maupun dalam bertindaknya partai-partai politik”.
Saudara Ketua,
Perkataan Pemerintah itu penting sekali dan perlu kita perhatikan. Justru dalam hal organisasi, yaitu dalam hal penyelenggaraan dan menjalankan peraturan-peraturan di segala lapangan masyarakat, justru dalam hal itulah Negara kita menunjukkan kekurangan-kekurangan yang belum dapat kita atasi, karena kurang pengalaman dan kurang tenaga. Tetapi soalnya bukan soal organisasi saja, bukan soal mengatur pekerjaan saja pemerintah dan kementerian-kementeriannya. Dan bagi partai-partai politik pun soalnya bukan pertama menyelenggarakan organisasi dan disiplin yang rapi. Soal organisasi, yang menurut keterangan Pemerintah sendiri menjadi syarat untuk menyelamatkan revolusi kita, ialah pertama soal politik, soal siasat Negara dan pemerintah ke dalam dan ke luar negeri. Siasat negara ialah ditentukan oleh corak perjuangan kita semenjak tanggal 17 Agustus 1945 serta oleh tenaga yang ada pada kita dan pada lawan. Perjuangan kita merupakan revolusi-nasional demokratis. Nasional demokratis itu tidak berarti sosialistis, pun tidak berarti demokratis secara negeri Belanda, Inggris atau Amerika Serikat. Mendirikan masyarakat sosialis pada saat ini juga di Indonesia tidak mungkin, karena syarat-syaratnya belum ada. Sebaliknya janganlah pedagang-pedagang kita, kaum importir dan exportir mengira bahwa negara kita dapat berlomba-lomba dengan negara-negara kapitalis asing sebagai negara borjuis yang merdeka. Itu pun tidak mungkin, karena syarat-syaratnya tidak ada.
Kita harus memilih corak yang di tengah-tengah dan menyusun Negara secara nasional-demokratis yang progresif, sebagaimana terdapat corak-coraknya di Yogoslavia, di Cekoslowakia atau di Vietnam. Karena itu, Sdr. Ketua, organisasi kita pun harus berdasar atas corak yang tersebut tadi. Organisasi dan politik dari suatu Negara tak dapat dipisahkan satu sama lain.
Satu umpama, Sdr. Ketua!
Bagaimana dapat kita menyelenggarakan organisasi di lapangan kemakmuran pertahanan atau kepamong-prajaan, jika soal kader tidak diperhatikan? Kader artinya orang yang pandai memegang pimpinan di beberapa lapangan. Kita kekurangan kader, dan kader yang ada kerap kali tidak mencukupi syarat-syaratnya. Bagaimana caranya Pemerintah memelihara kader tua dengan tidak mengabaikan kader muda? Tidak bisa kita selesaikan soal-soal yang kita hadapi itu dengan mengadakan partiele oplossing saja, sedangkan soalnya mengenai seluruh lapangan masyarakat sebagai satu kompleks. Buat suatu negara yang muda, soal kader ini adalah soal pokok, sebagaimana dapat kita saksikan di negeri-negeri Soviet, di Yenan, Yogoslavia, di Cekoslowakia dan sebaginya, kalau misalnya, mahasiswa-mahasiswa kita dididik secara jaman Belanda, atau menurut ukuran-ukuran Belanda atau Amerika, itu berarti perguruan tinggi kita sesat jalannya.
Negara yang sedang dalam pertumbuhan serta menghadapi serangan-serangan militer terus-menerus, harus menjalankan kader politik yang tepat dan sesuai dengan jaman peralihan ini. Jangan selalu dikatakan kita kekurangan alat atau senjata. Soal mempertahankan atau membangun negara yang merdeka dan demokratis seperti negara kita ini, bukan pertama soal alat, akan tetapi soal caranya. Pemerintah memberi pimpinan yang memenuhi perasaan keadilan dari rakyat sehingga rakyat berkata benar, inilah pemerintah kita yang akan kita bela mati-matian, sebab mana Pemerintah menjamin keselamatan rakyat dan mendapat kepercayaan sepenuhnya. Jangan kita lupakan, Sdr. Ketua, bahwa negara kita mempunyai cadangan atau reserve yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan reservenya kaum reaksioner Belanda. 70 juta jiwa tanah air kita kaya raya, kecakapan minimum pun ada, apa lagi yang kita butuhkan? Tetapi untuk mengerahkan segala tenaga rakyat yang begitu banyak itu, untuk mempersatukan dan membulatkan tenaga itu, perlu adanya suatu organisasi yang tepat, kader politik yang revolusioner serta tidak hanya melihat ijazah dan lamanya bekerja. Pernahkah pemerintah memikirkan soal kader-kader politik dengan sematang-matangnya, supaya selekas mungkin ditambah kader teknis dan pamong-praja umpamanya? kami harap sudah, tetapi kami kawatir belum.
Saudara Ketua,
Satu contoh pula. Lebih dari satu tahun lamanya diundur-undur supaya kita menjalankan pembangunan. Dalam hal ini perlu kami peringatkan bahwa usaha pembangunan itu menghadapi dua soal:
1. Negara kita berdiri di atas keruntuhan masyarakat jajahan Belanda dan Jepang yang serba kacau di segala lapangan: negara kita berada dalam peralihan, dari susunan jajahan kesusunan yang merdeka.
2. Negara kita tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dunia sekelilingnya yang juga berada dalam waktu peralihan, dari keadaan peperangan beralih ke perdamaian antara bangsa-bangsa.
Kedua hal itu mau tidak mau membatasi usaha negara kita dalam pembangunan. Kita harus memimpin perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan tidak melupakan adanya hukum-hukum masyarakat yang tertentu serta tidak bisa dilanggar. Dengan lain perkataan; kita harus sabar dan bijaksana, tetapi sebaliknya tidak boleh mempertahankan keadaan-keadaan yang buruk dan basi, dan lagi kita tidak boleh menutup mata kita terhadap keadaan-keadaan yang nyata. Pendek kata, Sdr. Ketua, pembangunan negara harus kita lakukan, tapi tidak secara Negara Amerika Serikat misalnya yang sibuk memikirkan soal memberantas kaum buruh dengan undang-undang anti pemogokan. Tidak dapat kita mendirikan Polisi ekonomi umpamanya secara di negeri Belanda, di mana kaum catut besar dibiarkan saja merajalela sedangkan Polisi Ekonomi menangkap kaum catut kecil. Tidak, kita harus membangun untuk mempertahankan negara kita terhadap serangan-serangan imperialism asing. Kita membangun untuk pahlawan-pahlawan dan Pemuda-pemuda kita di daerah-daerah pertempuran, untuk kaum buruh dan kaum tani, untuk hidup selayaknya, untuk memberantas parasit-parasit Negara yang menyembunyikan dirinya" di belakang semboyan-semboyan yang muluk-muluk.
Saudara Ketua,
Organisasi yang rapi, disiplin yang teguh. Partai Komunis Indonesia pun belum cukup memenuhi syarat-syarat yang semestinya dipenuhi menurut paham dan ideologi kami. Kami tak segan mengadakan zelfcritiek, sebab hanya zelfcritiek-lah yang dapat memajukan partai kita dan menyempurnakan kekurangan kami. Kami akan berdaya upaya supaya kekurangan-kekurangan tadi dapat kami atasi selekas mungkin, dan kami harap lain-lain partai pun akan memperhatikan kritiknya Pemerintah dalam hal ini.
Satu syarat, Sdr. Ketua, yang harus dipenuhi supaya partai-partai politik turut menyelenggarakan Organisasi Negara ialah syarat yang mengenai Pemerintah kita sendiri. Tadi sudah kami jelaskan bahwa Organisasi terutama di lapangan dalam negeri, kemakmuran dan pertahanan itu tidak dapat diselenggarakan bilamana tak ada politik Pemerintahan yang tertentu. Sudah 18 bulan lamanya perjuangan kita berjalan, Sdr. Ketua, tetapi hingga kini belum Nampak suatu rencana dari Pemerintah yang tegas. Satu rencana, Sdr. Ketua. Keterangan Pemerintah menyinggung soal Organisasi dan disiplin, tetapi organisasi zonder rencana adalah bukan organisasi. Yang kami maksudnya bukanlah rencana bagi tiap-tiap kementrian satu persatu, pun pula bukan hanya buat kementrian kemakmuran saja yang belum terang itu, tetapi rencana yang meliputi segenap lapangan masyarakat kita. Satu Program Pemerintah yang mengenai pokok dan rantingnya untuk waktu peralihan ini, yang dapat memberi pimpinan, pedoman dan dorongan bagi seluruh akyat kita. Program bukan beras atau pakaian, adanya satu program bukan lalu berarti adanya beras dan pakaian yang cukup, tetapi program yang tepat, yang dipegang teguh dan dijalankan oleh Pemerintah dengan bantuan segala partai dan golongan yang sanggup menjalankannya. Program semacam itu dapat memberi beras dan pakaiannya dari pergerakan Sosialis di Indonesia yang kini tergabung dalam Sayap Kiri, berwajib memberi sumbangan untuk menyusun rencana perjuangan dan pembangunan Negara yang sekiranya dapat menjadi bahan bagi Pemerintah. Saudara Alimin nanti akan memberi sekedar penjelasan tentang Program ini.
Saudara Ketua,
Kami telah mengemukakan sekedar kritik terhadap Pemerintah, karena kami berwajib berbuat demikian selaku koreksi terhadap pemerintah. Jika Naskah Linggarjati diterima kelak, bilamana dapat persetujuan dengan pihak Belanda, ataupun bagaimana juga nasib kita di hari yang akan datang, hendaknya Pemerintah jangan melalaikan syarat-syarat yang kami majukan di sini dan yang telah diumumkan pula garis-garis besarnya oleh Sayap Kiri. Phase j.a.d. ini sungguh-sungguh akan meruncingkan pertentangan-pertentangan dengan pihak imperialism Belanda; hendaklah kita berpayung sebelum hujan.
Saudara Ketua,
Kami mengkritik tetapi kami menolak sekeras-kerasnya kritik atau serangan terhadap Pemerintah yang bersifat membongkar saja, bersifat destruktif dan merobohkan belaka. Kita menolak sekeras-kerasnya kritik dan serangan yang hanya terdorong oleh nafsu hendak bertahta dan berkuasa saja, serangan-serangan yang sengaja atau tidak sengaja bermain mata dengan kaum reaksioner luar negeri yang ingin menghancurkan Republik kita. Kami tolak serangan-serangan yang berbau komplotan, berbau putschisme dan berkong-kalikong. Politik untuk keselamatan Negara, keselamatan nasional. Demikianlah kesanggupan kami sebagai kaum Komunis Indonesia yang berilmu Marxisme. Marxisme yang hidup di tengah-tengah pergolakan politik sehari-hari, di tengah penghidupan akyat, belajar dari akyat, berjuang bersama-sama dengan akyat.
Sekian Saudara Ketua.
------
Saudara Ketua,
Tadi kawan saya Maruto Darusman telah menerangkan di dalam pidatonya, bahwa untuk memperbaiki organisasi Negara kita atas segala lapangan, perlulah kita mempunyai suatu program nasional kepada sidang KNI, bahwa partai kami Partai Komunis Indonesia sudah merancang suatu program yang serupa itu, yang kami namakan “Program Pembelaan dan Pembangunan Nasional” untuk menyokong dan memperkuatkan Pemerintah dan Negara kita partai kami memberi kewajiban kepada saya untuk memberi penjelasan dari program kami tersebut. Program itu ialah kami persembahkan kepada Pemerintah, Komite Nasional Indonesia, partai-partai dan organisasi-organisasi nasional lain untuk menjadi bahan dan kalau mungkin menjadi dasar perundingan antara organisasi-organisasi tersebut, yang sanggup menetapkan dan bersama-sama mengerjakan program nasional yang terang.
Saudara Ketua,
Pengalaman dari keadaan di Soviet-Unie, Yenan dan Yugoslavia, misalnya, telah membuktikan bahwa suatu program yang terang adalah salah suatu syarat terutama pembelaan dan pembangunan Negara. Tidak bisalah Rakyat dari Yenan mempertahankan penghidupannya, di tengah-tengah serangan-serangan yang sengit, yang bertahun-tahun dan yang datang dari luar maupun dari dalam, kalau susunan masyarakat Yenan tidak berdasar atas suatu program yang tertentu, dan bisa mengerjakan meskipun hanya sebagian saja itu sudah akan bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi dalam revolusi kita.
Saudara Ketua,
Menyambut amanat-amanat dan pidato-pidato yang telah dikeluarkan di sidang KNI ini oleh Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri kita, kami dengan ini menjelaskan program kami yang bernama Program Pembelaan dan Pembangunan Nasional.
Saudara Ketua,
Dengan sengaja kami namakan program kami ini suatu program nasional, karena bukan maksud kamilah di sini memajukan program sosialistis atau komunistis. Revolusi kita ialah suatu revolusi nasional. Dan satu-satunya hukum, satu-satunya syarat yang terpenting untuk mendapatkan kemenangan dalam revolusi nasional ini, ialah persatuan nasional, persatuan dari segala kekuatan dan persatuan dari segala tenaga nasional dan patriotis, walaupun terdiri dari berbagai aliran yang ada di Negeri kita.
Tiap-tiap badan, tiap-tiap partai, tiap-tiap orang yang ikut serta memperjuangkan revolusi nasional itu, harus yakin akan sifat revolusi kita ini. Selanjutnya harus diketahui pula betapa besarnya kemungkinan-kemungkinan, akan tetapi juga harus diketahui di mana letaknya batas-batasnya perjuangan kita, supaya bisa memenuhi syarat yang terpenting dan dapat memperjuangkan revolusi itu yang sebaik-baiknya, yaitu atas dasar persatuan nasional yang kokoh.
Saudara Ketua,
Kami dari PKI sanggup memajukan dan juga bersama-sama dengan golongan-golongan lain mengerjakan program nasional itu. Kami tidak akan memajukan program sosialistis atau program lain yang menyimpang dari sifat kenasionalan kita. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia telah cukup terang memperlihatkan, bahwa partai kami ialah suatu partai yang memperjuangkan kepentingan nasional. Sejarah kita telah cukup terang memperlihatkan, bahwa segala tenaga yang ada pada partai kami, segala usaha yang kami kerjakan, segala korban yang kami ikhlaskan, bahwa segala sesuatu yang datang dari kami, kami serahkan untuk mencapai cita-cita nasional itu.
Bahkan sdr. Ketua, tidak hanya di negeri kita sendiri, akan tetapi di negeri-negeri lain pun orang bisa melihat juga, bahwa partai Komunis adalah salah satu kekuatan nasional. Di tanah-tanah jajahan, yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan juga buat bagian besar sedang memperjuangkan revolusi nasional, kelihatanlah bahwa Partai-Partai Komunis menjadi avant-garde-nya. Siapakah di India yang terus-menerus menganjur-anjurkan persatuan antara kaum Hindu dan kaum Muslimin? Siapakah di India yang memajukan penyelesaian yang nyata dan yang mungkin dapat memuaskan kedua belah pihak, yaitu pihak Hindu dan pihak Muslimin tentang soal Pakistan? Hanyalah Partai Komunis India yang dipimpin oleh Sdr. Joshy. Siapakah di Birma yang memulai dan mengorganisir, seterusnya memimpin pergerakan anti-fasis di bawah tanah menentang Jepang, sehingga sesudah peperangan pergerakan kebangsaan Birma mempunyai kedudukan yang sangat kuat menghadapi imperialism Inggris? Ialah Partai Komunis Birma di bawah pimpinan Sdr. Than Tun. Siapakah di Vietnam yang memulai dan yang mengorganisir, seterusnya memimpin pergerakan anti-fasis melawan Jepang, dan sesudah perang mempersatukan front nasional yang kokoh melawan imperialism Perancis? Ialah Partai Komunis Vietnam yang dipimpin oleh Sdr. Ho Chi Minh. Siapakah di Tiongkok yang menganjurkan dan mengerjakan program nasional yang termuat dalam program almarhum Dr. Sun Yat Sen, yang dinamakan San Min Chu I? Ialah Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Sdr. Mao Tse Tung.
Akan tetapi, Sdr. Ketua, tidak hanya di tanah jajahan saja, atau tanah setengah jajahan saja, kaum Komunis itu menjadi kekuatan nasional yang terbaik. Juga di negeri-negeri merdeka mereka menjadi motornya cita-cita nasional. Makin lama makin besar, malahan di Perancis sekarang merekalah Partai yang terbesar. Di seluruh benua Eropa, kecuali negeri-negeri seperti Belanda, Swis, dan negeri fasis seperti Spanyol dan Yunani, kaum Komunis ikut mengemudi pemerintahan negara. Bahkan di negeri Eropa Timur seperti Yugoslavia, Cekoslovakia, Bulgaria, Polandia, merekalah yang terkemuka memimpin politik pemerintah. Semua negeri-negeri tersebut bukan negeri-negeri Balkan sekalipun belum boleh dinamakan sosialistis. Kelihatanlah bahwa Rakyat percaya, bahwa Partai Komunis juga di negeri-negeri kapitalis atau yang belum sosialistis, Partai Komunis ialah Partai yang memperjuangkan kepentingan nasional.
Saudara Ketua,
Apakah sebabnya maka kaum Komunis sekarang berdiri terkemuka dan mempunyai pengaruh begitu besar di dalam perjuangan rakyat di seluruh dunia, mempertahankan cita-cita nasional? Sebabnya tak lain karena Partai Komunis adalah Partai kasta buruh. Dan di jaman ini, di mana-mana sistem kapitalis sudah merosot, dan meningkat stadium yang terakhir, malahan sudah mendapat pukulan yang sangat hebat karena kekalahan fasisme, yang sebetulnya menjadi salah satu pilarnya imperialism, dan arena kemenangannya Soviet Uni, bentengnya sosialisme yang terbesar dan berkuasa di dunia, di jaman ini kaum imperialis yang lapangannya sudah menjadi sempit, tidak ragu-ragu lagi menjual dan membeli kemerdekaan dan kebangsaan Rakyat seluruh dunia, termasuk juga Rakyat, negerinya sendiri. Dan kaum buruhlah yang insyaf, bahwa merekalah yang sudah mendekati kemenangannya. Dengan kekuatan dan kekuasaan mereka pada waktu ini, mereka insyaf bahwa nasib penghidupan Rakyat, hak-hak Rakyat, juga hak Rakyat untuk hidup dalam kemerdekaan, adalah di tangan mereka sendiri. Oleh karena itu kaum buruh ialah kekuatan nasional, pergerakan kaum buruh pergerakan nasional, dan partai buruh, partai-partai sayap kiri, Partai-Partai Komunis adalah partai-partai yang memperjuangkan kepentingan nasional, malahan menjadi partai-partai yang terkemuka dan di dalam perjuangan dan revolusi nasional.
Saudara Ketua,
Hak kemerdekaan dari suatu bangsa, haknya tiap-tiap bangsa untuk mendirikan negaranya yang merdeka dan yang berdaulat, ialah suatu hak demokratis, yang mutlak. Oleh karena itu pergerakan nasional, revolusi nasional yang menentang imperialism dalam hakekatnya ialah suatu pergerakan atau revolusi yang demokratis. Ini berarti bahwa pergerakan nasional, revolusi nasional, akan tidak berhasil, kalau pergerakan atau revolusi itu menyimpang dari dasar Demokrasi. Revolusi kita bercorak nasional itu, jadi harus berdasar atas Demokrasi, dan bersifat demokratis. Dan yang dipentingkan harus kepentingannya bagian terbesar dari Rakyat yang memperjuangkan revolusi itu. Demokrasi tidak berarti hanya “formale democratie” dan “parlementaire democratie” saja, akan tetapi demokrasi di dalam revolusi kita harus dicocokkan dengan keadaan dan kenyataan revolusi, demokrasi dengan keadaan kami ajukan harui sesuai dengan demokrasi yang bersifat progresif itu.
Saudara Ketua,
Mengapakah kami anjurkan demokrasi yang bersifat progresif itu? Karena banyaklah aliran-aliran di dalam negeri-negeri dan antara Rakyat yang sedang memperjuangkan pergerakan atau memperjuangkan revolusi nasional, yang menamakan dirinya kekuatan nasional dan demokratis, akan tetapi pada hakekatnya menyimpang dari sifat nasional dan sifat demokrasi itu. Imperialisme yang mulai merosot itu di dalam usahanya untuk membendung kekuatan-kekuatan yang menentangnya, menggunakan berupa-rupa alat. Kadang-kadang kelihatanlah, bahwa mereka memakai alat-alat yang menunjukkan dengan terang-terangan sifatnya yang anti-demokratis seperti terlihat di Vietnam, di mana tentara kolonial Perancis dengan terang-terangan hendak memaksa dengan kekerasan kepada Rakyat Vietnam supaya menyerah; seperti juga terlihat di Jepang, di mana suatu hak demokratis, yaitu hak untuk mogok, telah dicabut dan dilarang; seperti terlihat juga di negeri-negeri imperialistis yang makin lama makin menjadi militeristis, dan bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi kelihatanlah, bahwa pada umumnya kekuatan imperialism itu memakai cara-cara yang seakan-akan demokratis, atau yang berkedok demokratis.
Saudara Ketua,
Dalam masa ini kekuatan pergerakan kaum buruh dan kekuatan pergerakan kebangsaan di tanah jajahan sudah menjadi sangat kuat. Terpaksalah imperialisme memberi konsesi, karena dengan jalan lain tidak bisa menghalang-halangi pergerakan itu. Akan tetapi konsesinya itu tidak diberikan sepenuh-penuhnya. Imperialis selalu mencoba membagi-bagi kekuatan-kekuatan nasional, memberi konsesi kepada satu pihak dan menindas pihak yang lain bersama-sama dengan pihak yang diberinya konsesi itu. Imperialisme memberi sekedar kemerdekaan, akan tetapi dalam hakekatnya pemerintah yang katanya merdeka itu hanya pemerintah boneka saja. Imperialisme mengadu domba extremisten dengan moderaten; atau tuan tanah besar Muslimin dengan kaum kapitalis besar Hindu; atau borjuis nasional dengan buruhnya; atau Aung San dengan bangsa yahudi; atau memberi kemerdekaan politik dengan menindas hak perekonomian. Dan imperialisme akan berhasil dalam usahanya membagi-bagi ini, selama ada kekuatan yang sanggup membantunya, selama ada bagian dari pergerakan nasional yang hanya melihat kepentingannya sendiri, yang hanya mencari kursi atau jabatan tinggi sebagai menteri, jangan hanya mementingkan keuntungan sendiri, pendeknya, jangan bersifat egoistis dan reaksioner. Begitulah keadaan di negeri-negeri tetangga kita.
Oleh karena itu program nasional yang betul-betul bersifat nasional tidak akan memuaskan golongan-golongan yang tak progresif itu.
Saudara Ketua,
Ada sifat yang melekat kepada revolusi nasional kita. Selainnya bersifat demokratis-progresif revolusi kita berdasar atas perdamaian dan persahabatan di dunia. Imperialisme ialah sekarang kekuatan yang mengancam perdamaian di dunia. Imperialisme ialah yang sekarang mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perang dunia yang ketiga, supaya bisa melenyapkan saingannya imperialis dan musuhnya yang terutama, ialah kekuatan Sosialis, pergerakan kaum buruh, dan pergerakan kebangsaan di seluruh dunia. Revolusi kita yang menentang imperialisme itu pada hakekatnya adalah pergerakan yang mempertahankan perdamaian di dunia. Dan di dalam hal ini kita harus insyaf, bahwa kita ada sebagian dari pergerakan yang universal yang mempertahankan perdamaian di dunia. Dan di dalam hal ini kita harus insyaf, bahwa kita ada sebagian dari pergerakan yang universal yang mempertahankan perdamaian itu. Kita harus insyaf, bahwa kita mempunyai sahabat seluruh dunia, dan bahwa kemenangan kita adalah kemenangan mereka juga, dan kemenangan mereka adalah kemenangan kita juga.
Itu juga berarti bahwa kita harus selalu mencoba melalui jalan damai, dengan mempersiapkan pertahanan supaya bisa membela kemerdekaan kalau diserang oleh imperialisme. Itu juga berarti bahwa kita harus berhati-hati dengan segala kemenangan kita yang tercapai “step by step"; bahwa kita mengetahui betul kekuatan kita sendiri akan tetapi juga mengetahui kekuatan kawan dan kekuatan lawan kita sedunia; bahwa kita harus menggunakan segala pertentangan yang timbul dalam kalangan imperialisme sendiri, akan tetapi juga bahwa pada hakekatnya mereka itu toh bukan kawan kita bahwa kita jangan putus asa dan menghadapi jalan buntu dengan hanya melihat kekuatan imperialisme saja, akan tetapi bahwa kemenangan kita itu terutama tergantung dari kekuatan kita sendiri dan kedua dari kekuatan kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kekuatan kita sedunia bersama-sama itu bisa dan mungkin dapat mencegah dan melembekkan imperialisme dan menghindari perang dunia yang ketiga.
Saudara Ketua,
Program Pembelaan dan Pembangunan Nasional yang akan kami usulkan ini kami bentuk dengan mempergunakan keadaan dan kenyataan di dalam dan di luar negeri kita sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan revolusi kita. Apakah yang perlu bagi revolusi kita? Bagaimanakah kita bisa mempergunakan keadaan dan segala kemungkinan itu untuk memperkuat pembelaan dan pembangunan Republik kita, yaitu untuk menyelesaikan revolusi nasional demokrasi pada waktu ini?
Saudara Ketua,
Terutama yang perlu untuk "memperkuat dan menyelesaikan revolusi sekarang ialah kekuatan nasional kita sendiri.
Bagaimanakah kita harus menyusun tenaga-tenaga nasional, dan terutama tenaga-tenaga buruh dan tani, yang merupakan kekuatan yang terutama di negeri kita? Bagaimanakah kita harus memperbaiki susunan dan organisasi Negara kita di segala lapangan? Saudara Maruto Darusman sudah menge luarkan pemandangannya tentang kekurangan dalam organisasi kita dan nanti di dalam program kami saudara bisa melihat bagaimana menurut pemandangan kami kita bisa menyusun kekuatan-kekuatan nasional itu.
Saudara Ketua,
Sekarang faktor yang kedua yang mempengaruhi revolusi kita dan bagaimana cara kita mempergunakan dan mengemudikan faktor kedua ini, ialah faktor internasional yang sebagian menetapkan kedudukan internasional dari Negara Republik Indonesia.
Tentang hal ini harus kita kemukakan bahwa sesudah perang dunia II muncullah hanya tiga Negara Besar, yang perhubungannya satu sama lain menetapkan sifat di seluruh dunia ini. Buruk atau baiknya perhubungan mereka adalah menjadi ukuran dari perdamaian di dunia. Negara-negara besar itu adalah Amerika, Inggris dan Uni Soviet.
Saudara Ketua,
Percekcokan antara Belanda dan kita buat sebagian besar tergantung dari sikap Amerika dan Inggris, akan tetapi sikap Amerika dan Inggris terhadap Belanda dan terhadap kita tergantung pula dari perhubungan dan pertimbangan kekuatan antara Amerika, Inggris dan Uni Soviet. Amerika telah menjadi negara kapitalis yang terbesar di dunia.
Negeri Amerika tidak menderita sama sekali pada peperangan, malahan mendapat keuntungan yang besar selama peperangan, terutama nasib dari beberapa negeri yang berperang melawan fasisme tergantung atas sokongan Amerika. Produksi Amerika bisa menjadi sangat tinggi, terutama produksi alat-alat perang, kelihatanlah bahwa produksi ini makin lama makin dikonsentrasikan dalam satu pusat, sehingga ribuan perusahaan kecil-kecil bisa dibinasakan dan kaum kapitalis mendapat kekuasaan dan kaum finans kapital mendapat kekuasaan yang sangat besar. Akibat produksi secara besar-besaran itu, dan akibat kekuasaan kaum finans kapital dalam alat Negara, sesudah peperangan kelihatanlah spanning yang sangat besar.
Pertama: Di dalam Negeri antara kaum imperialis dan kaum buruh; karena Pemerintah Amerika tunduk pada tuntutan-tuntutan kaum finans-kapital dan monopolis untuk menindas kaum buruh dengan lebih hebat, misalnya: aturan-aturan Pemerintah untuk mencegah pemogokan, aturan-aturan Pemerintah melenyapkan prijscontrole, dan lain-lain aturan yang anti-demokrasi dan terang-terangan reaksioner.
Kedua: Di luar negeri, karena Amerika mencoba supaya memakai muka bumi di seluruh dunia sebagai daerah afzet buat kapital dan barang-barangnya, mereka mengetok pintu di segala negeri di dunia supaya terbuka buat kapitalnya yang berkuasa itu dan meminta konsesi-konsesi. Di dalam hal ini tentu Amerika mendapat tentangan dan rintangan dari negeri-negeri Uni Soviet, “new democracies” dan lain-lain negeri yang mempunyai perekonomian yang teratur menurut rencananya, sebagai akibat dari besarnya pengaruh kaum buruh di negeri-negeri itu. Keduanya Amerika mendapat tentangan dari negeri-negeri imperialis saingannya, yang tidak mau melepaskan kedudukan istimewa di dalam tanah jajahannya. Buat menyelesaikan kedua perselisihan ini, Amerika terus-menerus mengadakan pangkalan di semua tempat-tempat di dunia dan membesarkan armada laut dan lebih-lebih angkatan Udara dengan berbagai senjata istimewa. Amerika menyokong pergerakan reaksioner di beberapa negeri untuk membendung timbulnya pergerakan progresif dan reaksioner. Di lapangan politik kolonial Amerika memajukan, bahwa dia setuju dengan kemerdekaan politik dari Rakyat tanah jajahan asal saja jangan dipimpin oleh yang dinamakan mereka “ekstremis revolusioner”, supaya dia mempunyai jalan masuk yang leluasa. Di Indonesia misalnya Amerika setuju dengan habisnya perselisihan Indonesia-Belanda secepat mungkin, agar supaya selekas-lekanya dia bisa masuk menjalankan politik ekonominya.
Saudara Ketua,
Inggris sesudah Perang Dunia II menjadi sangat lebih lemah daripada dahulu. Di dalam negeri kekuatan menentang reaksi-konservatif tidak bisa dicegah lagi, sehingga Labour Party mendapat kemenangan sepenuh-penuhnya. Hutangnya makin lama makin banyak, dan karena itu makin lama makin tergantung dari Amerika. Hutang yang dipinjamnya dari Amerika menjadi beban yang sangat berat, karena terpaksalah dia memberi konsesi kepada Amerika maupun di lapangan politik, maupun di lapangan ekonomi. Salah suatu senjata yang dipakai Amerika ialah memaksa Inggris menuruti dia di dalam politik Amerika yang anti-Soviet.
Pada saat ini Inggris hanya menjadi negara yang kekuatannya nomor tiga saja di dunia. Karena itu Inggris mengembalikan kerugian ini dari tanah jajahannya dari tanah orang lain. Dengan itu Inggris mengelami:
Pertama: Perselisihan dengan negeri imperialis lain seperti Perancis (kelihatan di Libanon), dan Amerika (di Lautan Tengah, dan Asia Timur, di mana Amerika hendak memonopolisasi Jepang dan pulau-pulau di Pasifik, dan hendak memasuki negeri-negeri Tiongkok, India, Australia, dan di Lautan Atlantik karena pengaruh Amerika di Kanada), dan kaum reaksioner terkanan dari Belanda oleh karena sikap Inggris terhadap Indonesia.
Kedua: Perselisihan dengan Uni Soviet, karena tidak bisa memasuki lagi daerah-daerah yang dulu di bawah pengaruhnya, seperti di Balkan, dan arena pangkalan politik dan Militer Inggris yang mengancam Uni Soviet dari Yunani dan Turki.
Ketiga: Perselisihan dengan tanah jajahannya sendiri yang sekarang sedang bergerak secara revolusioner, oleh karena kekuatan pergerakan tanah jajahan, Inggris mengadakan konsesi, akan tetapi seperti tersebut di atas mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan berkompromi dengan satu pihak dan menindas lain pihak. Politik kolonial baru dari Inggris ini terlihat di India, Birma, Malaya, tetapi juga di Mesir, Palestina dan Indonesia. Di Indonesia tidak hanya dicobanya mengadakan spanning antara kita dan Belanda, sedang Inggris sendiri memakai rol “arbiter”.
Akibat politik kolonial Inggris sekarang berarti, bahwa Inggris menyetujui adanya Republik Indonesia yang tidak tergenggam oleh Belanda sendiri, akan tetapi jangan sampai dipimpin oleh gerakan progresif-revolusioner. Dalam usaha Inggris dan Amerika di Indonesia kelihatanlah perselisihan mereka, karena kedua-duanya hendak memakai suatu Republik Indonesia buat keuntungan mereka sendiri, dan kelihatanlah bahwa kadang-kadang Inggris, kadang-kadang Amerika yang mendesak atau menyokong Belanda atau kita.
Selainnya Inggris dan Amerika kelihatanlah bahwa juga kelas borjuis dari India, Filipina, Tiongkok, Australia, selainnya tentu saja kelas buruh dan golongan progresif-demokrat di negeri-negeri itu kelihatanlah bahwa mereka mempunyai kepentingan dan keuntungan juga dengan adanya Republik Indonesia yang tidak dimonopolisasi Belanda lagi. Karena keadaan internasional ini, Saudara Ketua, kedudukan Republik ada kuat, dan naskah Linggarjati dapat dan harus kita terima, karena naskah kita memang cocok dengan keadaan di luar negeri juga, selainnya cocok dengan keadaan kesulitan di dalam negeri. Kalau naskah diterima, kedudukan kita akan tertentu dan kita bisa terus menyusun kekuatan kita.
Saudara Ketua,
Dengan penerimaan naskah Linggarjati itu sekarang timbullah dua soal yang kita hadapi:
Sampai ke mana Belanda yang kekuatannya sendiri sudah menjadi lembek, begitu bisa dapat bantuan dari Inggris dan Amerika di dalam sikapnya mengisi naskah itu dengan pidato dan mosi Romme, sehingga tak bisa kita terima lagi?
Naskah Linggarjati hanya bisa menguntungkan kita, kalau revolusi kita dipimpin oleh golongan nasional yang konsekuen progresif dan revolusioner, sehingga si imperialis tidak ada kesempatan memakai naskah itu buat menghindari kemajuan perjalanan kita. Akan tetapi sebaliknya, karena sebab-sebab tersebut di atas, kaum imperialis tentu tidak bisa menyetujui adanya pimpinan progresif-revolusioner itu.
Saudara Ketua,
Memang kalau kita pandang kedudukan internasional dari Negara Republik Indonesia hanya dari sudut lingkungan imperialism di Pasifik saja, sangat sukarlah menjawab kedua soal ini. Akan tetapi seperti saya terangkan tadi, sikap Inggris dan Amerika terhadap kita dan ekuatan mereka di Pasifik tergantung dari perhubungan baik atau buruknya dari ketika negara yang terbesar. Kita harus memikirkan, bahwa di dunia, dan juga di dunia kapitalis kelihatanlah, bahwa kekuatan front demokrasi dan anti-kapitalis makin lama makin besar. Dan ini tentu melemahkan kedudukan kaum imperialis dan juga sikap mereka terhadap kita. Kita harus pikirkan, bahwa kekuatan Uni Soviet, dan negara-negara baru adalah sangat besar pada waktu ini. Ini juga melemahkan kedudukan kaum imperialis. Kita harus pikirkan, bahwa di tanah jajahan semuanya ada pergerakan revolusioner dan boleh dikatakan sewaktu-waktu bisa melebarkan lapangan revolusi. Oleh karena sebab-sebab ini kedudukan imperialism akan dipengaruhi sangat banyak, dan memandang segala faktor ini tetaplah pendirian kita, walaupun raksasa-raksasa imperialis tidak menyetujui bahwa revolusi kita harus dipimpin secara progresif-revolusioner.
Saudara ketua,
Program yang kami ajukan kami pandang mencukupi syarat progresif, demokratis, dan nasional dari revolusi kit aitu. Program ini untuk menyusun susunan dan organisasi masyarakat kita, "memperkuat tenaga kita, sehingga tujuan revolusi nasional bisa tercapainya tujuan kita tergantunglah dari kekuatan kita sendiri.
Saudara Ketua,
Kami ajukan program Pembelaan dan Pembangunan Nasional ini kepada saudara. Kalau ada tempo, kami minta izin supaya program itu dibacakannya, walaupun hanya di dalam garis-garis besarnya. Dan selekas-lekasnya kami minta kepada segala golongan-golongan nasional yang ikut serta dalam revolusi kita supaya mempertimbangkan program kami sebagai bahan dan mungkin sebagai dasar perundingan supaya bersama-sama kita dapat mempercepat, membetulkan, dan menyelesaikan perjalanan revolusi kita. Inilah sumbangan Partai kami.
Merdeka!
-----
I. Pemerintahan
a. Susunan dan corak Pemerintah (Kabinet).
1. Menyempurnakan susunan Pemerintahan terdiri dari wakil partai dan golongan yang menerima dan sanggup menjalankan Program Pembelaan dan Pembangunan Nasional ini.
2. Pemerintah tidak boleh terdiri dari orang-orang yang telah mengambil bagian dalam usaha merobohkan Negara republik Indonesia.
3. Pemerintah bercorak Persatuan Nasional yang menuju akan terwujudnya negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh kepulauan Indonesia.
4. Pemerintah melanjutkan Revolusi Nasional Demokratis ke arah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur seperti termaktub dalam Undang-Undang dasar serta dijelaskan pula dalam politik Manifes tertanggal 1 November 1945.
5. Pemerintah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan rakyat.
b. Dewan Perwakilan Rakyat
1. Dewan perwakilan Rakyat dipilih menurut rancangan yang sesuai dengan waktu peralihan sekarang.
2. Pemerintah menentukan waktu yang tertentu untuk mempersiapkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara itu berwajib menyusun perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagaimana perlu mengingat keadaan.
c. Negara Kesatuan
1. Pemerintah berpegang teguh kepada Asas-Asas Negara Kesatuan sebagaimana tercantum dalam UUD .
2. Pemerintah mengusahakan adanya hak-hak demokrasi bagi Rakyat Indonesia yaitu: kemerdekaan bersidang, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.
3. Pemerintah sanggup untuk membantu rakyat-rakyat di luar daerah de facto Republik untuk mendirikan pemerintahan daerahnya sendiri yang diakui sah oleh rakyat masing-masing.
4. Pemerintah tidak mengakui peraturan-peraturan yang diambil oleh Pemerintah Belanda yang merubah kedudukan salah satu daerah kepulauan Indonesia, jika peraturan itu tidak disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
II. Politik Luar Negeri
1. Umum
Pemerintahan menjalankan:
a. Politik Luar Negeri yang bebas pengaruh Negara Asing manapun serta berdasar atas asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNO) yang mempertahankan perdamaian dunia dan cita-cita demokrasi.
b. Atas dasar tadi mengadakan perhubungan diplomatik dan ekonomi atau di lain-lain lapangan dengan negara-negara yang menguntungkan perjuangan kita dan dengan negara-negara besar.
c. Diplomasi yang aktif serta menjauhkan segala sifat-sifat “geheime-diplomatie”.
d. Perhubungan yang khusus dengan negeri-negeri yang memperjuangkan kemerdekaannya.
e. Untuk duduknya NRI di UNO.
f. Usaha ikut dalam segala perundingan |internasional yang langsung mengenai kedudukan NRI di dunia dan terutama di lingkungan Lautan Pasifik.
2. Yang mengenai Naskah Linggarjati
a. Memperkuat mosi Dr. A. Halim yang telah diterima baik oleh sidang KNI Pusat pada tanggal 4 Maret 1947 terutama mengenai syarat-syarat termaktub sub. 2 no. 1,2 dan 3.
b. Menyelenggarakan Naskah tersebut dengan berpegangan teguh pada asas-asas demokrasi yang termaktub dalam kata Pendahuluan (Preambule).
c. Terutama menegakkan terselenggaranya Pasal 1,15, dan 17 yang mengandung kedualatan NRI keluar.
d. Memperbaharui wakil-wakil Indonesia dalam Panitia-Panitia Penyelenggara Naskah sesuai dengan program ini.
e. Mendesak supaya Tentara Belanda meninggalkan seluruh daerah kepulauan Indonesia mulai sekarang juga.
III. Pertahanan
1. Memperkuat Tentara ke arah “Volksleger” (Tentara Rakyat) dengan:
a. Mendidik Tentara menurut asas-asas demokrasi supaya Tentara dicintai oleh rakyat dan menjauhkan diri dari sifat-sifat membenci bangsa-bangsa lain.
b. Menghilangkan sifat dan tingkah laku kolonial dan fasis di kelangan Tentara.
c. Memperbaiki dan memperbanyak pendidikan pengetahuan umum dan pemberantasan buta huruf di kelangan Tentara.
d. Memudahkan promisi dari pangkat-pangkat rendahan dengan tidak terutama mementingkan ijazah dan lamanya bekerja.
2. Tentara tidak boleh bertindak sendiri-sendiri.
3. Mempererat perhubungan antara laskar pekerja untuk rakyat di waktu yang lapang (membantu panen, membantu di pabrik, memperbaiki jalan, dsb.)
4. Menjamin Tentara dan laskar secukupnya dalam hal persenjataan dan lain-lain perlengkapan.
5. Menghargai jasa pahlawan-pahlawan di garis depan dengan sepenuhnya sebagai berikut:
a. Mereka harus dicukupi dalam hal makan dan pakaian.
b. Keluarga mereka harus dicukupi dalam hal jaminan, dan keluarga pahlawan yang gugur mendapat jaminan luar biasa.
c. Mengubah cara bekerja BPKKP supaya langsung memberi manfaat bagi prajurit-prajurit.
6. Memberi hukuman yang patut kepada prajurit atau opsir yang terbukti:
a. Tidak memenuhi kewajibannya dalam pertahanan garis depan.
b. Melakukan korupsi.
c. Dengan sengaja menganjurkan cara-cara fasis dan kolonial dalam Tentara.
7. Memperhebat latihan keprajuritan di garis belakang sesuai dengan pengalaman di garis depan dan di lain-lain negeri.
8. Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang perlu di garis depan dan di daerah-daerah pertempuran buat Tentara, laskar dan pengungsi.
9. Menghilangkan anasir-anasir yang menyukarkan terlaksananya program ini.
IV. Pembersihan
1. Memperhebat tindakan-tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang tersangkut paut dalam peristiwa coup d’etat 3 Juli 1946.
2. Memberi hukuman yang tepat kepada orang-orang yang melakukan korupsi dan catutan.
3. Mengadakan hukuman mati untuk kesalahan yang paling berat.
4. Membentuk Pengadilan Istimewa yang juga harus terdiri dari wakil-wakil Rakyat; Pengadilan itu harus mengurus soal-soal pembersihan tadi dan memberi hukuman yang tepat; Pengadilan itu harus lepas dari Jaksa Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Kehakiman dan Badan Pekerja KNIP.
V. Susunan Pamong-Projo, Polisi, Kementrian dan Jawatan
1. Pamong-Projo yang terbukti tidak disukai Rakyat segera diganti dan sistem Pamong-Projo dibawa ke arah sistem perwakilan (Colegiaal-bestuur).
2. Pemerintah merancangkan Peraturan Pemerintahan Daerah yang memberi kesempatan luas bagi wakil-wakil Rakyat untuk mengambil bagian dalam pemerintahan itu.
3. Pembagian gaji dan promosi pegawai negeri jangan didasarkan kepada ijazah atau lamanya bekerja, tetapi terutama kepada kecakapan dan inisiatif pegawai-pegawai.
4. Menghilangkan sifat-sifat birokrasi dan kolonial dengan memajukan inisiatif dan memberi anugerah istimewa bagi pegawai yang ternyata bekerja giat dan berjasa bagi usaha jawatan atau kementrian.
VI. Kemakmuran
A. Ke Luar
1. Menjalankan perdagangan luar negeri yang dikuasai dan dipimpin oleh pemerintah.
2. Supaya perdagangan luar negeri memajukan usaha industrialisasi dan produksi oleh Rakyat.
3. Supaya terutama mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan Rakyat.
B. Ke Dalam
Menyelenggarakan peraturan-peraturan yang berdasar atas Pasal 33 UUD dengan mengingat bahwa segala pembangunan di lapangan ekonomi harus berdasarkan cooperative productie dan pertahanan negara, di mana:
1. Memajukan "pembentukan koperasi-koperasi di lapangan distribusi, produksi dan kredit, mulai, mulai dari keluarga-keluarga sampai ke atas, dengan bantuan Pemerintah;
2. Memperbesar produksi di lapangan industri dan pertanian dengan jalan:
a. Menganjurkan supaya angkatan-angkatan muda dalam tiap-tiap jawatan dan perusahaan menjadi pelopor produksi, begitu pula barisan-barisan Pemuda tani di lapangan pertanian.
b. Mengatur kembali produksi di tiap-tiap lapangan dengan mengadakan rancangan yang tertentu bersama-sama dengan gerakan buruh, tani dan Pemuda.
c. Memperbaiki teknik produksi pertanian menurut usul-usul BTI.
d. Pemerintah memberi anugerah, premie, dll. Kepada pekerja yang giat bekerja.
e. Selekas mungkin menjalankan peraturan sosial yang meringankan nasib buruh dan tani.
3. Perusahaan pengangkutan, listrik, kehutanan, karet dan gula; menjadi milik Negara dengan memberi kerugian secara biasa kepada yang mempunyainya.
4. Perusahaan produksi dan distribusi bahan mentah, beras, pakaian harus dikuasai oleh Negara.
5. Distribusi barang-barang makanan, pakaian dan lain-lain barang buat penghidupan sehari-hari harus di tangan Negara dengan mengingat:
a. Supaya jawatan distribusi yang sekarang dipimpin oleh Menteri Negara harus ada yang duduk wakil-wakil rakyat dan badan-badan perjuangan.
b. Polisi Ekonomi dibentuk dari DPP supaya Polisi itu dapat bergerak dengan cepat dan benar-benar dapat mengontrol distribusi serta harga barang-barang dan mengambil tindakan yang tepat terhadap kaum catut besar.
6. Dalam menghadapi modal asing Pemerintah:
a. Membuat Undang-undang yang mengatur perdagangan dan perusahaan dari warga-negara RI supaya tidak menjadi tunggangan modal asing.
b. Menguatkan gerakan sekerja.
VII. Bagi Kaum Buruh
A. Menuntut adanya Undang-undang yang menjamin hak buruh untuk:
a. Berorganisasi.
b. Berkumpul dan bersidang.
c. Mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan.
d. Berdemonstrasi.
e. Mogok.
B. Menjamin hak-hak sosial.
a. Mempercepat terlaksananya jam bekerja 40 jam seminggu sedangkan yang dimaksudkan seminggu adalah 6 hari bekerja.
b. Upah minimum sesuai dengan harga barang-barang lelaki ataupun perempuan.
c. Perbedaan gaji pegawai rendahan dan tinggi di jawatan-jawatan paling jauh ialah 1: 5 dan menetapkan tulage-tulage yang perlu untuk mengimbangi harga barang di daerah masing-masing.
d. Jaminan di waktu buruh menderita kecelakaan, sakit, invalid dan berusia tua (ongevallenziekte, invaliditeit dan ouderdomsverzekering).
e. Kewajiban bekerja (arbeidsdisciplinei) yang termaktub dalam DPN harus segera dilaksanakan.
f. Membatasi perburuhan kanak-kanak.
C. Menyokong program Sobsi yang mengenai hal-hal tersebut.
VIII. Bagi Kaum Tani
Menyokong program BTI yang mengenai:
1. Agraria.
2. Pajak.
IX. Sosial
1. Merancangkan perumahan untuk mencukupi rumah, terutama di kampung-kampung, teristimewa bagi pengungsi.
2. Memperluas adanya pekerjaan dengan mengingat:
a. Keperluan daerah-daerah yang kekurangan-kekurangan tenaga (Sumatera).
b. Program pembangunan pertahanan.
3. Membuka tanah-tanah yang hingga sekarang tidak ada atau kurang dikerjakan.
4/ Memberi lapangan pekerjaan bagi para pengungsi dan tunjangan bagi yang sudah jompo (tidak bisa bekerja lagi karena sudah tua).
X. Keuangan dan Politik Pajak
1. Pajak negeri di-herzien dan didasarkan kepada asas progresif.
2. Pajak-pajak bagi kaum tani diringankan sebanyak mungkin.
3. Pajak atas modal harus diperhebat.
4. Indirecte belastingen atas garam dll. Kebutuhan sehari-hari dihapuskan, pajak atas barang-barang kemewahan diperhebat.
5. Kontrol yang keras atas pemasukan pajak negeri yang mengenai lisensi dan bea-cukai.
6. Menghukum dengan keras badan yang tidak resmi yang menarik pajak dari penduduk.
7. Memperhebat usaha produksi perusahaan pemerintah sebagai sumber penghasilan negara.
XI. Pengajaran dan Kesehatan
1. Memberantas terutama penyakit-penyakit umum (seperti: pes, disentri, dan lain-lainnya) dengan permufakatan dan bantuan organisasi-organisasi Rakyat.
2. Sebanyak mungkin mengembalikan dokter dari lain-lain lapangan ke lapangan kesehatan.
3. Mengawasi impor obat-obat yang harus di dalam tangan Pemerintah dan menjualnya kepada umum dengan semurah-murahnya.
4. Memperhebat perhubungan dengan Palang Merah Internasional dan badan-badan sosial di luar negeri yang sanggup membantu kita dengan obat-obat.
5. Mengutamakan pemberantasan buta huruf secara sama.
6. Sebanyak mungkin mengembalikan guru-guru dari lain-lain lapangan ke pengajaran dengan memberi gaji yang sepatutnya, terutama kepada guru-guru SR.
7. Kementerian Penerangan mengambil tindakan supaya memberantas anasir-anasir kolonial dan anti-demokrasi yang dimasukkan dari luar negeri.
8. Kementerian Pengajaran dengan segera menyusun leerplan yang sesuai dengan jiwanya UUD.
9. Politik pengajaran harus dipusatkan dan ditetapkan oleh Kementerian Pengajaran.
10. Mengadakan pendidikan dan pengajaran sementara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekarang.